PPH 21

SPT Masa PPh Pasal 21Desember 2009 sebagai Pengganti SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2009

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,  SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2009 dapat dipastikan tidak ada lagi. Dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 disebutkan bahwa: “Besarnya PPh Pasal 21 yang [...]

PER-31/PJ./2009 Direvisi

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Dari keseluruhan konsep dan perhitungan perpajakan yang ada dalam undang-undang perpajakan kita, PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang kompleks dan rumit, karena melibatkan variasi status kepegawaian dan bentuk-bentuk pembayaran kepada pegawai yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya bentuk-bentuk hubungan antara pekerja dan pemberi kerja; Berkaitan dengan hal di atas, Direktur Jenderal Pajak [...]

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Dalam Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menegaskan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli adalah: dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan ditetapkan atas jumlah kumulatif dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang [...]

Filed under: PPh Pasal 21 | Ditandai: PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 21 | 

 

SPT Masa dan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli 2009

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21/26, pemotong PPh pasal 21/26 pada laporan masa pajak Juli 2009 harus sudah menggunakan formulir baru ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan ini, bentuk formulir SPT [...]

PPh Pasal 21 untuk Tahun 2009

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Dengan berlakunya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 sejak 1 Januari 2009 maka pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif PPh Orang Pribadi. Sebagai Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 yang baru Menteri [...]

Filed under: PPh Pasal 21 | Ditandai: PPh Pasal 21 | 

 

Kondisi Subjektif Perhitungan PPh Pasal 21

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu bulan terlebih dahulu kita harus mencari jumlah penghasilan netto setahun atau disetahunkan. Hal itu perlu dilakukan karena PTKP khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap tidak mengenal istilah PTKP per bulan. Artinya, walaupun pegawai tetap yang bersangkutan hanya menerima penghasilan selama tiga bulan saja [...]

Filed under: PPh Pasal 21 | Ditandai: PPh Pasal 21 | 

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Running System

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Dengan berlakunya UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 dan terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ./2009, penghitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan yang signifikan, seperti tarif PPh 21, PTKP, biaya jabatan/biaya pensiun serta tidak ada lagi pelaporan SPT PPh 21 Tahunan. Selama ini, penghitungan PPh [...]

Filed under: PPh Pasal 21 | Ditandai: PPh Pasal 21 | 

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Excel

Posted on Mei 25, 2012 by ABDUL SYAFEI

Di pasaran banyak ditawarkan program perhitungan PPh Pasal 21 dengan berbagai fasilitas tambahannya. Namun bagi perusahaan kecil dimana jumlah karyawannya tidak terlalu banyak, program tersebut menjadi relatif mahal. Sebenarnya dengan memanfaatkan program MS Excel kita dapat menghitung PPh Pasal 21 baik dengan metode Gross-Up maupun metode Non Gross-Up. Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up [...]